MONEYTALK, JAKARTA – Praktik korupsi dalam proyek pengadaan barang dan jasa pemerintah kerap kali tidak berhenti pada aksi suap semata. Demi menyembunyikan uang hasil kejahatan (kickback), para pelaku melancarkan berbagai taktik pencucian uang yang canggih. Dua teknik klasik yang masih kerap digunakan hingga saat ini adalah structuring dan smurfing.
Kedua metode ini berfokus pada satu tujuan utama: memecah dana tunai berjumlah fantastis menjadi potongan-potongan kecil agar terhindar dari pemantauan Penyedia Jasa Keuangan (PJK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Menghindari Ambang Batas Pelaporan
Sesuai regulasi antipencucian uang di Indonesia, PJK atau bank wajib melaporkan setiap transaksi tunai bernilai Rp500 juta ke atas secara otomatis melalui Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT). Untuk mengelabui sistem ini, para pelaku korupsi pengadaan memanipulasi alur transaksi mereka:
Taktik Structuring: Pelaku utama memecah dana suap besar secara mandiri. Sebagai contoh, seorang oknum pejabat yang menerima uang tunai Rp5 miliar akan menyetorkannya secara bertahap misalnya Rp90 juta setiap harike rekening pribadi hingga seluruh uang tertampung tanpa memicu laporan otomatis.
Taktik Smurfing: Berbeda dengan structuring, teknik ini melibatkan banyak pihak ketiga atau nominee (“para smurf“). Pelaku membagikan uang suap kepada puluhan kerabat, staf, atau sopir pribadi. Masing-masing orang diperintahkan menyetor uang tunai dalam jumlah sedang ke rekening pribadi mereka di berbagai bank berbeda, sebelum akhirnya dialirkan kembali ke rekening penampung utama atau dibelikan aset berupa tanah dan kendaraan.
Deteksi Sistem Modern dan Pembuktian Hukum
Meskipun nilai transaksi dipecah sedemikian rupa, upaya menyamarkan uang gelap ini tidak sepenuhnya aman dari jangkauan penegak hukum.
Sistem Anti-Money Laundering (AML) perbankan modern telah dilengkapi algoritma yang mampu mendeteksi anomali frekuensi transaksi. Ketika sebuah rekening menunjukkan pola setoran berulang yang tidak sesuai dengan profil penghasilan resminya, bank akan menerbitkan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) ke PPATK.
Melalui pendekatan follow the money, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan analisis PPATK menggabungkan data transaksi tersebut untuk memetakan keterkaitan antar-rekening nominee. Langkah ini menjadi kunci penting untuk menerapkan pasal berlapis tindak pidana korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), sekaligus mempermudah penyitaan aset (asset recovery) demi mengembalikan kerugian negara. (*)
1 komentar